Depok | Sketsa-online.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Depok berencana menggelar Sekolah Politik Anggaran sebagai respons kritis terhadap pernyataan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, yang sebelumnya menyarankan F-PKB mempelajari lebih dalam terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2024.
Ketua F-PKB, Siswanto, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bentuk pembelajaran, melainkan langkah strategis untuk mengkaji secara komprehensif tata kelola keuangan daerah yang dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan.
“Insya Allah dalam waktu dekat. Sekolah politik anggaran ini untuk menjawab tantangan Sekda yang kemarin meminta F-PKB belajar soal Silpa,” kata Siswanto pada Sabtu (12/7).
Ia menjelaskan bahwa materi dalam pelatihan ini tidak hanya terbatas pada Silpa, tetapi juga mencakup keseluruhan mekanisme penyusunan hingga pelaksanaan APBD.
Menurutnya, pemahaman utuh atas kebijakan fiskal daerah sangat penting demi menjalankan fungsi pengawasan yang efektif.
“Bukan hanya Silpa. Kami ingin anggota memahami banyak hal soal APBD Kota Depok secara menyeluruh,” tegasnya.
Untuk memastikan efektivitas pelatihan, F-PKB bahkan menggandeng beberapa Tenaga Ahli (TA) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB yang memiliki keahlian dalam membaca, menelaah, dan mengkritisi struktur APBD.
“Kami sudah meminta TA DPP yang ahli membaca APBD untuk turun ke Depok,” ungkap Siswanto, yang juga merupakan mantan jurnalis grup Jawa Pos serta pernah menjadi asisten Staf Khusus Wakil Presiden.
Dari kajian awal yang dilakukan para ahli tersebut, F-PKB mencium adanya sejumlah anomali dalam alokasi anggaran APBD 2024. Beberapa pos belanja dianggap tidak sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat maupun arah kebijakan pembangunan daerah.
“Menurut TA DPP, ada banyak alokasi dalam APBD 2024 yang aneh. Setelah mereka lihat datanya, muncul banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab,” lanjut Siswanto.
Rencana pendalaman ini muncul di tengah polemik seputar Silpa senilai Rp224 miliar yang dipertanyakan oleh F-PKB dalam rapat paripurna DPRD.
Meskipun mengapresiasi capaian kinerja APBD, F-PKB menyoroti besarnya Silpa sebagai indikasi potensi ketidakefisienan atau lemahnya perencanaan anggaran.
Menanggapi kritik tersebut, Pj Sekda Nina Suzana sebelumnya menyebut bahwa F-PKB tidak memahami konsep Silpa dan menyarankan agar fraksi tersebut belajar lebih jauh.
Pernyataan inilah yang kini dibalas secara serius oleh F-PKB lewat langkah konkret menggandeng para ahli. (el’s)