Depok | Sketsa-online.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok berharap Pemerintah Kota Depok memberikan perhatian serius terhadap keberadaan pesantren dan madrasah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Harapan ini disampaikan menjelang pembahasan akhir dokumen RPJMD yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (2/8/2025). Ketua Fraksi PKB DPRD Depok, Siswanto, menilai RPJMD yang saat ini tengah dibahas sebenarnya sudah mendekati sempurna. Namun, masih ada kekosongan dalam hal keberpihakan terhadap pendidikan keagamaan, khususnya pesantren dan madrasah.
“Konsep RPJMD 2025–2030 sudah sangat baik, tapi masukan dari berbagai organisasi tentang pentingnya dukungan untuk pesantren dan madrasah menjadi catatan penting. Ini harus dimasukkan ke dalam struktur kebijakan dan anggaran,” tegas Siswanto, Kamis (1/8/2025).
Ia mengungkapkan, selama 20 tahun terakhir, program-program revitalisasi pendidikan di Depok nyaris tidak menyentuh lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Hal itu membuat banyak pesantren dan madrasah terpaksa bertahan secara mandiri.
“Selama dua dekade, tidak ada bantuan nyata yang diarahkan ke pesantren dan madrasah. Besok dalam pembahasan akhir RPJMD, kami akan dorong hal ini masuk ke program prioritas,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PCNU Kota Depok, KH. Achmad Solechan, yang menyebut bahwa pesantren dan madrasah di Depok sangat membutuhkan dukungan nyata, bukan hanya dalam bentuk wacana atau simbolis.
“Madrasah dan pesantren membutuhkan fasilitas, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai. Jangan sampai mereka kembali diabaikan dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Menurut KH. Solechan, banyak madrasah swasta dari berbagai organisasi, termasuk NU dan Muhammadiyah, masih kekurangan ruang kelas, komputer, dan infrastruktur dasar lainnya.
“Jika Pemkot benar-benar ingin membangun sektor pendidikan secara merata, maka tidak boleh ada diskriminasi. Pesantren dan madrasah harus mendapat tempat dalam RPJMD dan APBD,” katanya.
Pembahasan akhir RPJMD Kota Depok dijadwalkan berlangsung pada Jumat (2/8). Fraksi PKB bersama PCNU berharap keputusan akhir dokumen pembangunan lima tahunan itu benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua lembaga pendidikan, termasuk lembaga keagamaan. (el’s)