Depok | Sketsa-online.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyatakan komitmennya untuk mengawal proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 secara menyeluruh mulai dari tahap awal hingga akhir.
Komisi D menilai bahwa keterbukaan dan keadilan dalam sistem penerimaan siswa merupakan kunci untuk menciptakan pendidikan yang berintegritas.
Ketua Komisi D DPRD Depok, Siswanto, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan SPMB agar tidak terjadi penyimpangan.
Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam seluruh proses seleksi, mulai dari pendataan hingga verifikasi titik koordinat domisili calon siswa.
“Kami tegaskan, Komisi D akan mengawal proses SPMB ini dari awal persiapan hingga pengumuman akhir. Semua harus dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak ada ruang untuk kecurangan,” kata Siswanto pada Rabu (4/6/2025).
Menurutnya, celah kecurangan dalam proses penerimaan siswa dapat muncul dari berbagai aspek, termasuk hubungan pribadi antara pihak sekolah dan orang tua calon peserta didik.
Oleh karena itu, Komisi D mengingatkan seluruh panitia dan operator sekolah untuk tetap profesional dan menjunjung tinggi etika.
“Jangan sampai kedekatan personal dengan orang tua calon siswa menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus. Integritas sangat penting, terutama dalam penentuan titik koordinat domisili yang sering menjadi sumber masalah,” lanjut Siswanto.
Komisi D juga menegaskan bahwa pengawasan tidak akan berhenti setelah proses pendaftaran selesai.
Mereka akan melakukan inspeksi langsung ke sekolah-sekolah guna memastikan bahwa semua siswa yang diterima telah melalui prosedur yang sah dan sesuai ketentuan.
“Setelah pengumuman, kami akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi proses dan hasilnya. Bila ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk mendorong agar pihak yang terlibat dikenai sanksi tegas,” tambahnya.
Dengan pengawasan ketat dari Komisi D, diharapkan pelaksanaan SPMB 2025 di Kota Depok dapat berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. (el’s)