Depok|Sketsa-online.com – Komisi A DPRD Kota Depok melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke proyek Sistem Pertanian Kota di Tapos, Depok, Jawa Barat, guna memastikan pemanfaatan bangunan hidroponik senilai Rp 4 miliar.
Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung swasembada bahan pokok pangan, khususnya sayur-mayur, bagi warga Depok, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD.
Bangunan proyek ini dibangun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok dengan teknologi hidroponik canggih.
Sistem ini dirancang mampu mengantisipasi iklim panas ekstrem dan fenomena badai panas “Gorilla” yang diprediksi terjadi pada 2025–2026.
Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, H. Khairullah, menegaskan bahwa Sidak ini menunjukkan posisi DPRD sebagai pengawas yang kritis, responsif, dan solutif, bukan sekadar penampung aspirasi publik.
“Persoalan ini tidak boleh berlarut-larut, dan hari ini sudah mulai ada titik terang,” ujar H. Khairullah. Ia menambahkan, setiap sorotan publik akan ditindaklanjuti secara cepat dan terbuka.
Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Depok, Ir. Widyati Riyandani, menyatakan kesiapan pihaknya menindaklanjuti masukan Komisi A.
“Bangunan ini akan dioptimalkan pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat Depok, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” kata Widyati.
Dalam Sidak tersebut, hadir Wakil Ketua DPRD Yuni Indriany, Ketua Komisi A H. Khairullah, serta anggota DPRD lainnya, antara lain HTM Yusufsyah Putra, Gerry Wahyu Riyanto SH, H. Edi Masturo SE, Hafidz Nasir, Bintoen, Nurdin, dan Samuel. Mereka didampingi Kepala DKP3, Kabid Adam, serta jajaran staf terkait.
Sidak difokuskan pada bangunan yang berada di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di samping Rumah Potong Hewan (RPH) Tapos.
Langkah ini juga menjadi sinyal tegas DPRD dalam menanggapi keresahan publik terkait dugaan penyalahgunaan anggaran proyek senilai Rp 4 miliar.
Lebih lanjut, H. Khairullah menegaskan kembali, “Setiap kritik publik tidak akan dibiarkan menggantung. Dengan hadir langsung ke lapangan, DPRD memastikan transparansi penggunaan APBD sekaligus memperkuat fungsi pengawasan, agar uang rakyat tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Sidak Komisi A DPRD Kota Depok mendapat apresiasi dari masyarakat dan media. Kehadiran langsung anggota DPRD menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti sorotan publik secara nyata, cepat, dan terbuka, sehingga proyek pertanian kota dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga Depok. (el’s)
Komentar