Depok|Sketsa-online.com – Ibu-ibu kader PKK kini tak hanya aktif di bidang sosial dan keluarga, tetapi juga ikut menjadi garda terdepan dalam pengawasan lingkungan di tingkat kelurahan. Langkah ini didukung oleh Komisi A DPRD Kota Depok sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang terbuka, tertib, dan melibatkan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok sekaligus Anggota Komisi A, H. Edi Masturo, saat menggelar Sosialisasi Kinerja Komisi A DPRD Kota Depok Tahun 2025 di Kecamatan Pancoran Mas pada Senin (20/10).
“Kita ingin kader PKK ikut berperan dalam fungsi pengawasan lingkungan, termasuk membantu memantau kegiatan usaha yang belum memiliki izin atau menimbulkan dampak sosial di masyarakat,” ujar H. Edi Masturo.
Menurut Edi, keterlibatan aktif kader PKK akan memperkuat pengawasan di lapangan, karena mereka memahami kondisi sosial dan karakter warganya.
Namun, pengawasan lingkungan juga harus berjalan seiring dengan pembenahan data warga melalui sistem informasi yang terhubung antarinstansi.
Politisi Gerindra ini menyoroti masih adanya perbedaan data antarinstansi, seperti Dinas Sosial, RSUD, dan BPJS, yang belum sepenuhnya sesuai dengan Data Kependudukan Terpadu Nasional (DKTN).
“Belum adanya server terpadu membuat data warga Depok sering berbeda antarinstansi. Akibatnya, terjadi kesalahan data dan pelayanan publik jadi lambat,” jelasnya.
Karena itu, Edi mendorong Pemerintah Kota Depok segera membangun server terpadu daerah yang dapat menjadi rujukan utama dan terhubung langsung dengan pemerintah pusat. Sistem ini diharapkan menjadi dasar kebijakan publik yang berbasis data yang benar dan akurat.
“Dengan data yang saling terhubung, setiap kebijakan publik bisa disusun lebih tepat sasaran dan efisien. Ini langkah nyata menuju pemerintahan yang bekerja berdasarkan bukti dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bagian dari tugas Komisi A DPRD Kota Depok, ia memastikan pihaknya akan terus mengawal penyatuan sistem data dan penyederhanaan birokrasi agar pelayanan publik semakin cepat dan tepat.
“Komisi A akan memastikan setiap kebijakan berbasis teknologi di daerah memiliki dasar yang jelas dan sudah disetujui oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa penyatuan data antarinstansi merupakan tanda kemajuan birokrasi dan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pemerintahan yang tepat, efisien, dan berdasarkan data yang benar,” tambahnya.
Menutup kegiatan, H. Edi Masturo menyampaikan komitmen Fraksi Gerindra dan Komisi A DPRD Kota Depok untuk terus mengawal pembangunan server terpadu sebagai dasar pemerintahan yang baik pemerintahan yang jujur, profesional, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami yakin, dengan kerja sama kader PKK dan dukungan warga, Depok bisa menjadi kota yang lebih tertib, cerdas, dan terbuka,” tutupnya. (el’s)
