Depok – Harapan baru menggema dalam peringatan Hari Lahir (Harla) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Depok, Jumat (18/7).
Lebih dari sekadar seremoni, perayaan ini menjadi moment refleksi dan seruan aksi atas berbagai persoalan mendesak kota yaitu lingkungan, kemandirian ekonomi pemuda, dan pendidikan yang lebih inklusif.
“Lingkungan hidup bukan cuma soal rumput atau sampah, tapi masa depan anak-anak kita,” tegas Siswanto, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok.
Ia menyoroti maraknya pembangunan di bantaran sungai dan setu yang mengabaikan keseimbangan ekosistem.
“Kalau sungai rusak, banjir jadi biasa. Kalau setu hilang, udara makin panas. Ini soal tanggung jawab bersama,” ujarnya.
PKB Depok menyerukan agar semua pihak, baik pemerintah, warga, maupun pengembang, kembali ke kesadaran etis dalam menjaga alam.
Di sektor ekonomi, PKB juga menyampaikan keprihatinan terhadap sulitnya akses kerja bagi anak muda. Untuk itu, program pelatihan digital marketing tengah dipersiapkan agar pemuda bisa berdikari dan tidak terus bergantung.
“Tagline kami sederhana: Hari ini bisa jualan, hari ini bisa cuan. Anak muda Depok harus diberi jalan, bukan dibebani,” tandas Siswanto.
Ia menambahkan, membiarkan anak muda terpinggirkan sama saja dengan membiarkan masa depan kota ini suram. Maka, negara terutama pemerintah kota wajib hadir dan mempermudah akses ekonomi kreatif.
Di sektor pendidikan, PKB mengkritisi sistem penerimaan sekolah negeri yang belum berpihak pada semua kalangan. Banyak anak gagal masuk sekolah negeri bukan karena kurang mampu, tapi karena keterbatasan daya tampung dan belum maksimalnya peran pemerintah.
“Kami mendukung rintisan sekolah swasta gratis, tapi itu belum cukup. Kita butuh solusi menyeluruh, bukan tambal sulam,” tegas Siswanto.
PKB menilai pendidikan bukan semata angka-angka atau zonasi, tapi wujud nyata dari keadilan sosial. Maka, pemerataan akses harus jadi misi bersama.
Menurutnya, pendidikan bukan semata soal angka dan zonasi, tapi merupakan bentuk nyata dari keadilan sosial. Maka, pemerataan akses harus menjadi misi bersama.
“Beruntung, Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini punya kebijakan progresif dengan mendorong rintisan sekolah swasta gratis,” tambahnya.
Acara Harla ditutup dengan doa bersama para kiai dan tokoh agama, sebagai simbol ikhtiar spiritual dan panggilan nurani untuk menghadirkan perubahan nyata demi masa depan Kota Depok yang lebih adil, lestari, dan manusiawi. (el’s)