Depok|Sketsa-online.com – Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Amanat Nasional (PAN), Deny Kartika, menegaskan pentingnya langkah nyata untuk merangkul UMKM kecil yang hingga kini belum tersentuh program pemerintah.
Menurutnya, pendampingan berkelanjutan, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pemanfaatan lahan tidur untuk sentra UMKM harus menjadi solusi visioner agar pelaku usaha mikro benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
Deny menilai, meski Pemkot Depok melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) telah menghadirkan sejumlah program seperti pelatihan, sertifikasi halal, hingga pengurusan izin usaha, kebijakan tersebut lebih banyak menyasar UMKM menengah.
Sementara pedagang kecil, seperti penjual gorengan, pedagang asongan, hingga perajin rumahan, masih kurang mendapat perhatian.
“Saya melihat masih banyak pedagang kecil yang belum benar-benar didampingi. Misalnya ada nenek-nenek di Curug yang bikin rempeyek enak sekali, tapi tidak tahu cara mengemas dan menjualnya ke pasar modern. Padahal kalau didampingi, produk seperti itu bisa masuk supermarket bahkan ekspor,” ujar Deny.
Ia menegaskan, kendala utama UMKM kecil bukan hanya permodalan, melainkan juga keterbatasan informasi dan minimnya pendampingan.
Karena itu, DPRD mendorong agar pendaftaran program UMKM tidak hanya berbasis digital, tetapi juga dilakukan secara tatap muka sehingga lebih mudah dijangkau pedagang tradisional.
Selain itu, Deny menyoroti rencana skema KUR subsidi tahun 2025. Melalui program tersebut, bunga pinjaman di Bank BJB sebagian ditanggung Pemkot Depok, sehingga pelaku UMKM hanya membayar bunga ringan sekitar 0,1 persen.
“Skema ini sangat membantu. Misalnya pinjam Rp10 juta, bunganya hanya sekitar sepuluh ribu rupiah. Itu tentu meringankan pelaku usaha kecil yang butuh modal tambahan,” jelasnya.
Tak hanya permodalan, Deny juga mendorong pemanfaatan aset daerah yang tidak terpakai untuk dijadikan sentra UMKM. Dengan begitu, UMKM kecil tidak hanya mendapat pelatihan dan modal, tetapi juga ruang usaha yang layak.
“Kami mengusulkan agar aset-aset kota dijadikan sentra pasar UMKM. Jadi tidak hanya pelatihan dan modal, tapi juga tempat usaha disediakan. Dengan begitu, pedagang kecil bisa benar-benar berkembang,” tambahnya.
Lebih lanjut Deny berharap gagasan tersebut masuk dalam perencanaan anggaran 2026 sehingga keberadaan sentra UMKM dapat segera terwujud. Ia menekankan, program pemberdayaan ekonomi harus benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
“Intinya, program harus menyentuh masyarakat bawah. Mereka yang jualan di kampung-kampung, yang kesulitan mengurus izin atau bingung soal kemasan, justru harus jadi prioritas. Kalau mereka didampingi, saya yakin UMKM Depok bisa naik kelas,” tutupnya. (el’s)