Depok|Sketsa-online.com – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Babai Suhaimi, menegaskan perlunya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Sampah untuk mengawasi aktivitas pembuangan sampah lintas batas wilayah. Langkah ini dinilai penting demi menjaga Depok dari tumpukan sampah ilegal yang berasal dari luar daerah.
Babai mengungkapkan hal itu setelah menemukan praktik pembuangan sampah dari luar wilayah saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung.
Dalam kunjungannya, ia melihat sebuah truk tengah melakukan bongkar muat sampah di tengah lapangan. Setelah dikonfirmasi, ternyata sampah tersebut berasal dari Kabupaten Bogor.
“Saya langsung menghentikan truk itu dan bertanya. Ternyata mereka membuang sampah dari Bogor ke Depok. Saat itu juga saya minta agar sampah tersebut dimuat kembali dan dibawa ke daerah asalnya,” ujar Babai pada Jumat (31/10).
Menurutnya, masalah sampah menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Depok. Volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat setiap hari, sementara kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah melebihi batas.
“TPA kita sudah penuh, sistem pengolahannya pun masih open dumping. Dampaknya bisa meluas, mulai dari pencemaran lingkungan hingga banjir di berbagai titik,” jelasnya.
Babai menilai lemahnya sistem pengawasan membuat sampah dari luar daerah mudah masuk ke Depok. Hal ini diperparah dengan letak geografis kota yang berbatasan langsung dengan Bogor, Jakarta, dan Tangerang.
“Kita sulit memastikan apakah semua sampah yang dibuang ke TPA benar-benar berasal dari warga Depok. Karena itu, pengawasan harus diperketat,” tegasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Babai mendorong pembentukan Satgas Pengawasan Sampah Lintas Batas Kota Depok yang memiliki tugas melakukan patroli, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.
“Satgas ini perlu dibekali kewenangan resmi agar dapat menindak tegas oknum yang membuang sampah sembarangan di wilayah Depok. Mereka juga harus rutin memantau titik-titik rawan di perbatasan,” katanya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, praktik pembuangan sampah lintas wilayah sering dilakukan oleh oknum pengusaha angkutan sampah yang mencari cara cepat dan murah.
“Mereka hanya mencari yang praktis, padahal setiap daerah punya lokasi pembuangan sendiri. Jangan jadikan Depok tempat buang sampah daerah lain,” tegasnya.
Babai berharap, Pemerintah Kota Depok segera menindaklanjuti persoalan ini dengan membentuk Satgas Pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan daerah sekitar.
“Kalau tidak diawasi dengan serius, Depok bisa jadi korban penumpukan sampah lintas wilayah. Ini soal tanggung jawab, bukan sekadar kebersihan,” pungkasnya. (el’s)