Depok | Sketsa-online.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Depok ke-26, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Kota Depok, Siswanto, menyampaikan apresiasi atas persiapan kegiatan peringatan HUT yang telah dirancang oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekaligus harapannya.
“Wali Kota saat ini memiliki gagasan yang tidak biasa, berbeda dari sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, termasuk saat Rapat Paripurna kemarin, Wali Kota Supian Suri menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan HUT Kota Depok akan menampilkan beragam budaya yang ada di kota ini,” ungkap Siswanto.
Menurutnya, hal tersebut patut diapresiasi karena Kota Depok telah mengalami perubahan signifikan. Kota ini yang sebelumnya didominasi oleh satu suku, kini telah berkembang menjadi kota urban dengan beragam pendatang dari berbagai daerah yang tetap mempertahankan budaya asal mereka.
“Itulah yang akan ditampilkan dalam perayaan HUT Kota Depok nanti, dan ini adalah hal pertama yang patut kita apresiasi,” ujarnya.
Selanjutnya, Siswanto menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan baru Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Menurutnya, banyak perubahan yang dapat dilakukan, terutama dalam menangani isu-isu penting dan mendesak.
Ia mencontohkan persoalan kemacetan, pengelolaan sampah, dan yang terbaru adalah masalah banjir. “Secara geografis, Depok sebenarnya berada di dataran yang lebih tinggi dibanding Jakarta. Namun belakangan ini, hujan deras semakin sering menyebabkan titik-titik banjir bertambah, dan masyarakat mulai mengeluh,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Siswanto, menjadi tanda bahwa pembangunan permukiman di Depok berkembang pesat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus memiliki rencana strategis untuk mengantisipasi banjir ke depannya.
Dari sisi pembangunan manusia, Siswanto menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Ia mengungkapkan pengalamannya saat mendistribusikan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Saya kira, karena Depok dekat dengan Jakarta dan komunikasi dengan pemerintah pusat cukup lancar, tidak akan ada kendala terkait pembiayaan pendidikan. Namun ternyata, saat saya menyalurkan program PIP, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Banyak yang mengaku terbebani dengan biaya pendidikan,” jelasnya.
Ribuan kuota PIP pun terserap di Kota Depok melalui dirinya, belum termasuk kuota dari anggota DPR RI lainnya seperti Pak Nuroji yang juga menyalurkan PIP secara masif di Depok. Hal ini menjadi bukti bahwa akses layanan pendidikan bagi masyarakat masih belum optimal.
“Seharusnya pemerintahan Supian–Chandra menangkap isu-isu seperti ini. Beberapa hari lalu saya juga menyoroti pengadaan mebel yang sebenarnya belum terlalu mendesak. Padahal masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih penting, seperti beasiswa pendidikan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk bantuan non-pendidikan seperti bantuan pangan dan bedah rumah. Sedangkan akses terhadap pembiayaan pendidikan melalui KDS masih sangat terbatas.
“Kuotanya memang tidak banyak, tapi harus ada transparansi dari pemerintah agar bantuan pendidikan bisa tepat sasaran, terutama kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Selain pendidikan, Siswanto juga menyoroti masalah kesehatan, terutama dalam hal pemanfaatan program Universal Health Coverage (UHC). Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur atau mekanisme untuk mengakses layanan ini.
“Saya sering diminta bantuan oleh masyarakat untuk mengurus layanan UHC. Padahal program ini sangat bagus, cukup dengan membawa KTP, masyarakat bisa mendapat layanan gratis di rumah sakit,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKB ini menjelaskan, Program UHC ini merupakan kebijakan pusat, tetapi pelaksanaannya tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.
Siswanto mencontohkan, “Kabupaten Badung di Bali yang warganya hampir 100% telah terlayani UHC. Di Depok, cakupannya sudah mencapai 93%, namun masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses layanan tersebut.
Kedepannya harapan kami di usia Kota Depok ke 26 tahun ini, dibawah Pemerintah Walikota (Supian Suri) dan Wakil Walikota (Chandra Rahmansyah), dapat meningkatkan pembangunan dan mempercepat layanan publik yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat Kota Depok,” pungkas Siswanto, kader PKB Kota Depok. (el’s)