Depok|Sketsa-online.com – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, menegaskan bahwa hasil evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni semester I tahun 2025 menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD Perubahan.
“Laporan semester I ini menjadi bahan penting dalam menyusun APBD Perubahan. Penyesuaian perlu dilakukan, baik dari segi program maupun anggaran, agar pembangunan berjalan sesuai janji dan kebutuhan warga,” ujar Ade kepada wartawan, Selasa (22/7).
Ia mengungkapkan bahwa serapan anggaran di sejumlah perangkat daerah masih tergolong rendah, yakni berkisar antara 30 hingga 50 persen. Kondisi ini dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam proses penyusunan APBD Perubahan 2025, DPRD menyoroti dua sektor yang dianggap paling mendesak: kemacetan dan pengelolaan sampah.
“Untuk mengurai kemacetan, pemerintah kota melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) mengusulkan pelebaran jalan alternatif di kawasan Sawangan. Ini jauh lebih realistis dibanding memperluas Jalan Raya Sawangan, yang merupakan jalan nasional dan memerlukan persetujuan pemerintah pusat,” jelas Ade.
Ia menyebutkan bahwa pelebaran jalan alternatif dapat langsung ditangani pemerintah kota asalkan disertai kajian teknis dan analisis lalu lintas yang matang. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari manajemen rekayasa lalu lintas yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Sementara di sektor lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengajukan usulan perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai langkah strategis agar Depok dapat bergabung dalam Program Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
“Kalau Depok ingin bergabung dengan PLTSa, syaratnya jelas: lahan minimal lima hektare dan pasokan sampah seribu ton per hari. Ini tentu akan berdampak besar terhadap struktur anggaran,” tegas Ade.
Ia juga mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun kajian teknis yang komprehensif, bukan semata-mata untuk mengejar serapan anggaran.
“Yang penting bukan hanya realisasi anggaran, tapi realisasi manfaatnya. Jangan asal belanja, pastikan ada dampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Di luar dua sektor prioritas tersebut, Ade juga menyinggung rencana pembangunan flyover Margonda yang belakangan muncul dalam pembahasan informal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, proyek tersebut dinilai masih sebatas wacana.
“Flyover Margonda kemungkinan baru bisa dibahas lebih lanjut pada tahun 2026. Kalau pun jadi dibangun, sumber dananya bisa berasal dari luar APBD, namun tetap memerlukan persetujuan DPRD,” jelasnya.
Ade berharap agar APBD Perubahan 2025 benar-benar diarahkan pada sektor-sektor strategis yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pencapaian target pembangunan Kota Depok. (el’s)
Komentar