Depok|Sketsa-online.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan pentingnya menjadikan aspirasi warga sebagai arah utama pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi komunikasi (soskom) yang digelar di RT 03 RW 12, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, pada Sabtu (1/11).
Pertemuan yang dihadiri pengurus lingkungan, tokoh masyarakat, dan warga itu berlangsung interaktif. Sejumlah persoalan pembangunan diangkat dalam dialog, mulai dari pengelolaan sampah berbasis RW, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga transparansi penggunaan Dana RW.
Tak ketinggalan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menjadi sorotan karena masih banyak warga yang belum menerima sertifikat tanahnya.
“Semua masukan dari masyarakat akan kami catat dan tindak lanjuti bersama pemerintah kota. Setiap aspirasi warga merupakan kompas utama dalam menentukan arah pembangunan Depok ke depan,” ujar Hamzah.
Selain mendengarkan aspirasi, Hamzah juga menyosialisasikan sejumlah program pemerintah daerah, di antaranya pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi properti bernilai di bawah Rp200 juta, pembangunan Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di setiap kelurahan, serta program pemberdayaan UMKM untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lingkungan.
Namun, perhatian terbesar warga Tapos tertuju pada kebutuhan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah tersebut. Hingga kini, lulusan SD di Kelurahan Tapos masih harus melanjutkan sekolah ke luar wilayah seperti Cimpaeun atau Sukamaju Baru, yang dinilai memberatkan orang tua dari segi jarak dan biaya transportasi.
Menanggapi hal itu, Hamzah menegaskan bahwa DPRD akan memperjuangkan pendirian SMPN di Tapos sebagai prioritas dalam sektor pendidikan. Ia menilai pembangunan sekolah negeri baru di wilayah itu sudah sangat mendesak, seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah siswa setiap tahun.
“Kami akan mendorong agar pemerintah kota segera melakukan kajian lokasi dan anggaran untuk pembangunan SMPN di Tapos. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Depok,” tegasnya.
Menurut Hamzah, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Depok sebagai kota layak anak dan berkeadilan. Ia berharap aspirasi ini dapat masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun mendatang.
Kegiatan soskom ini menjadi wadah penting bagi warga dan wakil rakyat untuk berdialog secara terbuka dan setara. Melalui kegiatan ini, Hamzah berharap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung, memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga di akar rumput.
Ia juga menilai, pola komunikasi langsung seperti ini perlu terus diperluas ke wilayah lain di Kota Depok agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah daerah dapat tersusun berdasarkan masukan nyata dari masyarakat. (el’s)
