Depok|Sketsa-online.com – Strategi komunikasi publik Kantor Pertanahan Kota Depok mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam kunjungan kerja pada Senin, 21 Juli 2025, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, S.E., M.M., C.Med., menyampaikan bahwa BPN Depok meraih skor 3,6 dari skala maksimal 4.
“Ini menunjukkan bahwa komunikasi publik di BPN Depok telah berjalan optimal, terutama dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat,” ujar Harison.
Menurutnya, kecepatan respons terhadap laporan warga menjadi indikator utama kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan jajaran BPN Depok agar konsisten dan tidak menganggap remeh setiap keluhan masyarakat.
Dalam evaluasi tersebut, Kementerian juga menyoroti kesiapan BPN Depok dalam mendukung transformasi digital, khususnya melalui implementasi sertifikat elektronik. Aspek yang menjadi perhatian meliputi keamanan data, efisiensi layanan, serta kemudahan pencetakan ulang.
“Jika sertifikat rusak atau hilang, masyarakat tidak perlu panik. Semua data telah tersimpan dalam sistem nasional. Tinggal cetak ulang, dan tidak bisa dipalsukan,” jelas Harison.
Sebagai bagian dari modernisasi layanan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan Mesin Anjungan Sertipikat Elektronik, sebuah perangkat mirip ATM yang memungkinkan masyarakat mencetak sertifikat tanah secara mandiri. Meski demikian, proses pendampingan awal tetap diberikan agar pengguna tidak mengalami kesulitan.
Dalam kunjungan tersebut, Harison juga menilai bahwa sarana dan sumber daya manusia di BPN Depok sudah memadai untuk menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Meski belum resmi menyandang status itu, progres yang dicapai dinilai cukup signifikan.
“Ruang kerja tertata, personel lengkap. Tinggal bagaimana menjaga integritas dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa digitalisasi pertanahan ditargetkan menjangkau 486 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Kota besar seperti Depok menjadi prioritas karena dinilai telah siap dari sisi infrastruktur dan SDM.
“Hampir semua ibu kota provinsi sudah menerapkan layanan elektronik. Sekarang, kami percepat digitalisasi di wilayah yang masih tertinggal,” ucapnya.
Menutup kunjungan, Harison menegaskan bahwa pelayanan publik harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Bukan sekadar output, tapi outcome. Sertifikat harus memberikan kepastian hukum, membuka akses ekonomi, dan menyelesaikan konflik. Itulah amanat Presiden dan Menteri ATR/BPN, Bapak Nusron Wahid,” tutup Harison.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok beserta jajaran pejabat struktural yang terlibat langsung dalam proses evaluasi. (el’s)